Linux dan Pendidikan

Hari Pendidikan Nasional ini saya sambut dengan keprihatinan. Masih banyak yang kita perlu benahi dari dunia pendidikan di Indonesia. Pendidikan di sini masih belum maju layaknya di negara-negara yang maju.

Selaku pendidik di bidang Teknologi Informasi, saya juga prihatin. Meski banyak pengguna produk TI di Indonesia tapi di sini belum bisa menjadikan TI sebagai industri. Memang sudah banyak sekolah yang menggunakan dan mengajarkan TIK bahkan dari jenjang pendidikan dini seperti Taman Kanak-kanak. Anak kecil sudah tidak asing lagi menggunakan komputer. Namun ironisnya, mahasiswa yang kuliah di bidang TI justru banyak saya temui tidak terlalu peduli mengembangkan TI. Mereka lebih suka menggunakan TI untuk kesenangan yang tidak berbau akademis. Sebagian besar mereka menggunakan TI untuk memainkan permainan online maupun aktif dalam situs-situs jejaring sosial semata. Tidak salah memang, namun mestinya mereka juga peduli dengan pengembangan keilmuan yang mereka pelajari.


Penggunaan produk bajakan sudah bukan rahasia lagi. Jarang sekali saya temui yang menggunakan produk berlisensi yang membayar biaya lisensi. Seolah-olah pembajakan merupakan suatu yang halal dilakukan.

Saya juga prihatin karena tidak mampu berbuat banyak menumbuhkan kesadaran akan penghargaan terhadap hak kekayaan intelektual perangkat lunak. Meski di ruang kuliah saya sering menyinggung masalah ini namun kenyataannya tidak banyak membuahkan hasil.

Institusi pendidikan setidaknya juga bertanggung jawab akan hal ini. Dalam pengajaran, institusi pendidikan kerap menggunakan produk perangkat lunak berlisensi bayar (proprietary). Peserta didik tentunya akan mempraktekkannya juga sendiri di rumah namun tidak mampu (mungkin ya atau tidak) untuk membayar lisensi dari berbagai perangkat lunak yang dibutuhkan. Akibatnya mereka menggunakan produk perangkat lunak bajakan.

Padahal semestinya ada solusi masalah ini. Pemerintah bisa saja mengarahkan untuk menggunakan produk perangkat lunak open source, seperti Linux misalnya, di institusi pendidikan. Setidaknya digunakan secara berimbang dengan perangkat lunak yang berlisensi bayar. Dengan demikian, peserta didik tidak asing dengan produk-produk open source.

Kondisi ini memang dilematis. Intitusi pendidikan beralasan bahwa menggunakan produk perangkat lunak berlisensi bayar karena memang itu yang digunakan luas sehingga perlu membekali peserta didiknya dengan pengetahuan tersebut. Peserta didik juga harus mempraktekkan apa yang didapatnya dari pendidik dan terpaksa menggunakan produk bajakan karena sebagian besar tidak mampu membayar biaya lisensi.